PEKANBARU, Abdullah.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menyatakan dukungan terhadap langkah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang meminta PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menegaskan bahwa DPRD mendukung seluruh agenda penyelamatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilakukan oleh pemegang saham, termasuk pergantian direksi apabila didasarkan pada penilaian yang objektif dan profesional.
“Kita mendukung semua agenda penyelamatan seluruh BUMD Riau oleh pemegang saham, termasuk pergantian direksi jika itu merupakan hasil penilaian objektif. BUMD Riau mesti menjadi contoh bagi BUMD kabupaten/kota di Riau. Kalau sekarang, belum. Masih jauh,” ujar Abdullah, Rabu (24/12/2025).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau perlu menempatkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten sesuai bidangnya di seluruh BUMD agar daerah dapat berkembang lebih baik ke depan.
“Kalau Riau mau maju, semua BUMD harus diisi oleh profesional di bidangnya,” tegasnya.
Menanggapi isu yang menyebut pergantian Direksi PT SPR sarat dengan nuansa politik, Abdullah menilai pembenahan BUMD tidak boleh dipandang dari sudut tersebut.
Direktur PT SPR saat ini, Ida Yulita Susanti, sebelumnya disebut-sebut berada dalam barisan pendukung SF Hariyanto sebagai calon Ketua DPD Golkar Riau, sebelum hubungan politik keduanya dikabarkan terbelah.
“Membenahi BUMD tidak bisa dan tidak boleh menggunakan kacamata politik. Harus dengan kacamata profesional, agar BUMD benar-benar menjadi perpanjangan tangan Pemprov dalam membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Riau,” tegas Abdullah.
Sebelumnya, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto secara resmi telah mengirimkan surat kepada Direktur PT SPR untuk meminta pelaksanaan RUPS Luar Biasa. Permintaan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta status Pemerintah Provinsi Riau sebagai pemegang saham mayoritas di PT SPR.
“Sehubungan dengan itu, kami meminta agar diselenggarakan RUPS Luar Biasa,” demikian tertulis dalam surat tersebut.Adapun agenda RUPS Luar Biasa meliputi pemberhentian Direksi PT SPR serta pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direksi.
About the Author
