RIAU, Abdullah.co.id – Sejumlah anggota DPRD Riau dari Komisi III melakukan kunjungan lapangan langsung ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) guna meninjau tingkat kesiapan fasilitas tersebut dalam menghadapi potensi bencana banjir akibat cuaca ekstrem.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, beserta unsur pimpinan DPRD yaitu Wakil Ketua DPRD Riau, Ahmad Tarmidzi, serta sejumlah anggota lainnya.
Abdullah menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan langkah antisipatif mengingat dalam dua bulan ke depan wilayah Riau masih berada dalam status siaga darurat hidrometeorologi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau.
Pihaknya ingin memastikan bahwa PLTA memiliki kesiapan yang optimal dalam mengelola debit air di tengah intensitas curah hujan yang diperkirakan akan meningkat.
Menurut Abdullah, sejak rapat sebelumnya dengan DPRD, pengelola PLTA telah mendorong perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait mekanisme pembukaan pintu air spillway.
Salah satu tambahan SOP yang diusulkan adalah mekanisme early release, yakni pelepasan air secara lebih awal guna mengurangi potensi luapan saat curah hujan tinggi.
Penambahan SOP ini dinilai krusial dalam meredam risiko banjir yang mungkin timbul dari pengelolaan air waduk PLTA.
Abdullah mengungkapkan bahwa mekanisme early release hanya akan diberlakukan apabila debit air dan curah hujan mencapai tingkat yang sangat tinggi.
Saat ini, kondisi waduk masih dalam batas aman, dengan permukaan air berada jauh di bawah ambang bahaya, yakni pada level 76 dari batas maksimum 83, sehingga SOP tambahan tersebut belum diaplikasikan.
Ia menegaskan bahwa DPRD Riau terus mengupayakan penerapan penuh mekanisme early release melalui berbagai forum diskusi, termasuk Focus Group Discussion (FGD) bersama PLTA, Balai Wilayah Sungai (BWS), PLN, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mencegah luapan Sungai Kampar, terutama di wilayah Kampar dan Pelalawan yang selama ini sering terdampak banjir.
Selain sebagai tindak lanjut dari FGD, kunjungan ini juga merupakan respons terhadap rapat terbatas yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Riau bersama seluruh pemangku kepentingan terkait mitigasi bencana hidrometeorologi.
Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk menyiagakan alat berat di desa-desa yang berpotensi terkena banjir.
Abdullah menambahkan bahwa kesiapan penanggulangan banjir bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga kepada pihak swasta yang memiliki infrastruktur strategis seperti PLTA.
Koordinasi antar semua pihak dianggap sangat krusial agar penanganan banjir dapat dilakukan secara terpadu dan lebih efektif.
Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri; Sekretaris Komisi III, Eva Yuliana; serta Wakil Ketua DPRD Riau, Ahmad Tarmidzi. Mereka berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, PLN, dan pemangku kepentingan lainnya akan memperkuat upaya mitigasi banjir di wilayah Riau.
Editor: Ikhwan
About the Author
